nusakini.com-- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo segera berkonsolidasi dengan bupati/ wali kota se-Jawa Tengah beserta wakilnyadi Hotel Atria, kemarin.

Hal ini belajar dari pengalaman buruk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat publik di Kabupaten Kebumen dan Klaten. 

Gubernur menegaskan kepala daerah tidak sekadar berkomitmen untuk menerapkan good governance dan clean government. Namun juga mewujudkan komitmennya itu ke dalam tindakan nyata dengan cara menjadi teladan bagi staf dan rakyatnya. 

• Ini Hasil Survei Terbaru Beberapa Lembaga Soal Elektabilitas Anies, Ganjar dan Prabowo
• Curhat ke PWI, Ganjar: Sekarang Orang Takut Foto dengan Saya
• Komnas Ganjarian Spartan Berbagi Kepada Masyarakat Yang Tinggal di Kolong Jembatan
• Gelar Pesta Rakyat di Sumatera Utara, Ganjarist Buktikan Seluruh Lapisan Masyarakat Dukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024
• Mantan Pengurus PDIP Jember Deklarasikan Diri Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Butuh keberanian pemimpin untuk tidak hanya sekadar berani nekat, tapi juga memberikan contoh. Saya titip pada bupati/ wali kota segera perbaiki masing-masing, belajar dari pengalaman Kebumen dan pengalaman Klaten," ujar Ganjar. 

Gubernur mengungkapkan sejumlah kepala daerah menyampaikan usulan yang positif melalui konsolidasi tersebut. Mereka berharap konsolidasi selanjutnya dapat mengikutsertakan pihak legislatif dan penegak hukum. Sehingga konsolidasi dapat dilakukan secara menyeluruh. 

Ganjar juga meminta bupati/wali kota senantiasa menerapkan e-government, baik e-planning, e-budgetting, dan lainnya. Sistem informasi online tersebut membantu kepala daerah untuk berintegritas saat menerapkan manajemen internal di dalam pemerintahannya. 

Ganjar juga berharap whistle blowing system terus dikembangkan. Dan masyarakat harus turut serta dalam pengawasan pelayanan publik. Untuk itu, dia meminta kepala daerah ekstrahati-hati saat memimpin. Jangan sampai mereka tergoda untuk melakukan tindak pelanggaran, seperti korupsi. Sehingga, sewaktu-waktu mereka dapat dilaporkan oleh staf, bahkan publik yang semakin kritis. 

"Saya ingatkan sudah banyak kabupaten kota yang sebenarnya diintip. Karena apa? Karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet. Semua orang bisa cerita keluar. Semua orang bisa ngomong ngomong dan itu bukan tidak didengarkan orang lain. Maka yang dibutuhkan adalah orang berani, orang jujur. Kalau memang ada jual beli, laporkan. Sekarang kita ajak, masyarakat berani yuk. Jadi masyarakat terlibat. Ini mau kita dorong," jelas orang nomor satu di Jawa Tengah itu.(p/ab)